Pemerintah Indonesia resmi memperketat keamanan ruang digital melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital atau Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026. Aturan yang mulai berlaku sejak 19 Januari 2026 ini membawa perubahan besar pada cara kita melakukan registrasi kartu seluler atau SIM Card.

Langkah ini diambil karena Komdigi ingin memastikan bahwa setiap pengguna ponsel di Indonesia memiliki perlindungan data yang jauh lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan ini bukan sekadar urusan administrasi biasa melainkan sebuah langkah besar untuk memberikan kendali penuh kepada masyarakat atas identitas mereka sendiri.

Melalui aturan baru ini pemerintah berusaha keras untuk memberantas praktik kejahatan siber yang kian hari kian marak dan meresahkan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan bahwa keamanan identitas adalah kunci utama dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat.

Beliau menjelaskan bahwa prinsip Know Your Customer atau KYC harus dilakukan dengan jauh lebih akurat agar tidak ada lagi celah bagi oknum tidak bertanggung jawab.

Transformasi ini sejalan dengan berbagai program Komdigi lainnya yang memang difokuskan pada penguatan infrastruktur keamanan informasi nasional bagi seluruh warga negara.

Perubahan Metode dari SMS ke Verifikasi Biometrik

Jika kita mengingat kembali masa lalu proses registrasi kartu SIM terasa sangat sederhana karena cukup dengan mengirimkan SMS berisi nomor NIK dan nomor Kartu Keluarga ke nomor 4444.

Namun cara lama tersebut dinilai sudah tidak lagi memadai untuk membendung arus penipuan siber pada tahun 2026 ini.

Oleh karena itu sekarang setiap pelanggan diwajibkan melalui proses pengenalan wajah atau face recognition saat ingin mengaktifkan kartu baru.

Teknologi ini memastikan bahwa orang yang mendaftarkan kartu tersebut adalah benar-benar pemilik identitas yang sah dan bukan hasil pencatutan data orang lain.

Proses verifikasi wajah ini akan terhubung langsung dengan basis data kependudukan nasional sehingga tingkat akurasinya sangat tinggi.

Ketentuan Registrasi bagi Berbagai Kategori Pengguna

Aturan ini juga mengatur secara mendetail mengenai siapa saja yang wajib melakukan verifikasi dan dokumen apa yang diperlukan.

Bagi warga negara Indonesia atau WNI persyaratan utamanya tetap menggunakan NIK namun kini ditambah dengan keharusan melakukan scan wajah secara real time.

Sementara itu bagi warga negara asing atau WNA yang sedang berkunjung atau tinggal di Indonesia mereka wajib menyertakan Paspor serta dokumen izin tinggal yang masih berlaku sebagai syarat utama registrasi.

Pemerintah juga tidak melupakan perlindungan bagi pengguna yang masih berusia di bawah 17 tahun. Untuk anak-anak dalam kategori ini proses registrasi kartu SIM harus didampingi oleh orang tua atau kepala keluarga.

Penjualan Kartu Perdana dalam Kondisi Tidak Aktif

Satu hal yang akan sangat terasa perbedaannya bagi konsumen adalah saat membeli kartu perdana di toko atau gerai pulsa.

Mulai saat ini tidak akan ada lagi kartu perdana yang bisa langsung aktif atau sudah diaktifkan oleh penjual. Penyelenggara jasa telekomunikasi atau operator seluler kini diwajibkan menjual kartu dalam kondisi tidak aktif total.

Kartu hanya akan bisa digunakan untuk layanan telepon SMS atau internet setelah seluruh proses verifikasi biometrik dinyatakan valid oleh sistem pusat.

Kebijakan ini bertujuan untuk memutus rantai distribusi kartu SIM ilegal yang sering kali disalahgunakan untuk aktivitas spam atau penipuan. Dengan mengharuskan aktivasi dilakukan oleh pengguna asli maka akuntabilitas setiap nomor ponsel menjadi sangat jelas sejak awal.

Para penjual kartu di pasar juga harus menyesuaikan diri dengan sistem baru ini demi mendukung terciptanya ruang digital yang lebih bersih.

Langkah penertiban kartu perdana ini merupakan bagian dari pengawasan ketat yang dilakukan bersama aturan Komdigi lainnya untuk menjaga kualitas layanan telekomunikasi di tanah air.

Pembatasan Jumlah Kepemilikan Nomor Telepon

Untuk mencegah penyalahgunaan identitas dalam skala besar pemerintah juga merasa perlu untuk membatasi jumlah kepemilikan nomor prabayar.

Berdasarkan regulasi terbaru ini setiap pelanggan kini hanya diperbolehkan memiliki maksimal tiga nomor untuk setiap operator seluler.

Jika seseorang membutuhkan nomor lebih dari jumlah tersebut maka ada prosedur tambahan yang harus diikuti dengan alasan yang jelas serta pengawasan yang lebih mendalam dari pihak penyedia layanan.

Pembatasan ini dilakukan karena sering kali pelaku kejahatan siber membeli ribuan nomor sekaligus untuk melakukan serangan spam atau phising.

Dengan adanya batasan maksimal tiga nomor maka ruang gerak para pelaku kejahatan ini akan semakin sempit. Masyarakat pun diajak untuk lebih bijak dalam menggunakan identitas mereka dan tidak sembarangan meminjamkan NIK untuk pendaftaran nomor orang lain.

Nah itulah informasi lengkap mengenai aturan terbaru dari pemerintah yang mewajibkan scan wajah untuk registrasi kartu SIM agar identitas digital kita semua semakin aman dan terlindungi dari ancaman kejahatan siber.